Negeri Serba Terbalik
Oleh Adji Subela
Setujukah bila bendera nasional kita dibalik hingga persis milik Polandia? Atau nama negeri kita ini diubah menjadi Aisenodni, misalnya?
Masalahnya, apa yang tidak terbalik di negeri kita ini? Negeri paradoks kita memiliki segalanya yang serba tengkurap. Korupsi jelas diharamkan oleh agama-agama, dilarang oleh undang-undang, tapi nyata-nyata dilaksanakan dengan bangga. Tak ada yang malu disebut sebagai koruptor, dan tampil penuh percaya diri.
Seorang perampok menjawab pertanyaan pers dengan enteng, bahwa perbuatan kriminalnya ia lakukan karena terdesak kebutuhan akan Lebaran. Simbol agama ia pakai semau-maunya untuk melegitimasi kejahatannya. Di masa silam – yang lama dulu – orang pasti malu berbuat hal-hal seperti itu, tapi kini terbalik.
Di masa lalu – yang belum lama benar – apa yang dikatakan pemimpin sebagai “tidak”, berarti “ya” di dalam praktik. “Harga BBM tidak naik,” kata para pemimpin. Lalu tak lama kemudian harga minyak bumi betul-betul naik. Rakyat pernah dipaksa-paksa untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, tapi dalam praktik “pelajaran” itu malah tidak dilaksanakan secara murni maupun konsekuen, mulai dari tingkat puncak hingga akar rumput. Dalam buku-buku serta sumpahnya, pejabat haruslah melayani masyarakat. Dari dulu hingga sekarang malah rakyat yang harus melayaninya.
Nasi goreng dan sate tak bisa dipisahkan dari nama Indonesia. Tapi remaja kita dari kota hingga ke desa-desa sudah akrab dengan pizza, spaghetti, fried chicken, donat. Alasannya, itu makanan global, kita hidup di era globlalisasi. Para remaja lupa, setiap gigitan mereka menggerogoti devisa kita, dan globalisasi juga bermakna penjajahan gaya baru. Bung Karno menyebutnya neo-kolonialisme.
Tempe adalah makanan khas Indonesia. Dunia mengakui makanan itu lebih baik dan sehat ketimbang junk foods yang dijual di gerai-gerai mewah. Tapi sekarang, apa pun mengenai teknologi pertempean, kita harus minta ijin Jepang sebagai pemegang patennya untuk mendayagunakannya. Terbalik lagi. Batik pun kini dimiliki orang asing yang tak punya tradisi membatik seperti kita.
Malaysia dikabarkan akan mematenkan kesenian angklung, padahal kesenian itu diperkenalkan tahun 60-an oleh seniman Jawa Barat ke negeri itu (Kompas, 9/11/06). Sedangkan kita semua, termasuk pemerintah, justru acuh tak acuh. Paling-paling berlagak mengamuk di belakangan hari nanti, tapi telat hingga menggelikan.
Negeri kita tepat terletak di garis katulistiwa. Sinar matahari berlimpah-ruah, tapi kita kesulitan energi. India mampu mempopulerkan kompor matahari, dan terbukti irit. Kompor matahari di sini tidak populer, dan kompor kertas yang dikenalkan di era 70-an juga “dicuekin”. Sebaliknya kita mengganti kompor minyak tanah pakai kompor gas, yang jauh lebih mahal. Industri kompor gas untuk sementara mendapat proyek dadakan, tapi rakyat miskin jelas takkan mampu bertahan mengantri Bantuan Langsung Tunai (BLT) sambil memasak pakai kompor mewah itu.
Mau tambah lagi? Boleh.
Di era 60-an, Thailand belajar ilmu pertanian ke negeri ini, tapi sekarang kita kebanjiran produk pertanian unggul dari negeri Gajah Putih itu, hingga ganti belajar ke sana. Di era yang sama Malaysia menimba ilmu perminyakan ke Pertamina, namun sekarang Petronas mampu menantang bekas gurunya yang harus ganti banyak mendaras ilmu dari mereka. Pada era 60-an itu juga, banyak guru Indonesia yang diimpor oleh Malaysia, kini mahasiswa kita ramai-ramai belajar ke sana, karena masih banyak guru di negeri itu, sedangkan di sini sekedar pengajar saja.
Almarhum Presiden AS John F. Kennedy punya slogan yang terkenal di seluruh dunia yaitu: “Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara”. Di negeri kita, slogan itu berubah terbalik menjadi “Jangan tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara, tapi ambillah apa yang negara punya”. Anggota DPR, DPRD, dan para birokrat dari tingkat atas hingga ke bawah pasti paham akan maksudnya.
Di era 50-an, kalau ada benda yang bertuliskan: Milik Negara, maka orang tidak mau mengganggu, malah ikut menjaganya. Logika sekarang harus terbalik. Begitu melihat atau mengetahui barang itu milik negara, mereka beramai-ramai menjadikannya “hidangan pesta”.
Di negeri-negeri lain, orang berusaha kuat-kuat untuk menyederhanakan organisasi, sedangkan kita ramai-ramai membangun lembaga ini-itu sampai ke tingkat desa dengan alasan macam-macam. Alasan pokoknya, masa reformasi harus dinikmati siapa saja dengan cara bagaimanapun pula, semua orang merasa berhak menyantap kue nasional. Semua orang gedean sudah, yang kecil tak mau jadi penonton saja.
Oleh karena masyarakat kita sudah diajari untuk berlogika serba terbalik-balik, maka orang yang berusia 50 tahun lebih tentu mengalami gegar budaya. Petuah, petatah-petitih yang mereka dengar di masa kanak-kanak, kini sungguh kebalikannya.
Warga yang berusia 30 tahun ke bawah, sudah total hidup dalam kondisi lingkungan serba terjungkir itu tadi. Oleh karenanya jika di masa gelegar reformasi dahulu ada usul untuk memotong satu generasi, maka lapisan umur mana yang harus “dipotong”? Mereka yang tua-tua tapi masih pernah tahu etika lurus, ataukah generasi yang tidak mengenalnya sama sekali tapi sudah terindoktrinasi konsep serba terjungkir seperti itu?
Minum Obat Secara Terbalik
Orang sering bertanya, lantas apa yang harus kita kerjakan agar Indonesia tetaplah sebagai bangsa dan negara yang memiliki tiga ukuran seperti yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa dahulu yaitu: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan?
Apakah kita membiarkan keadaan ini terus berkembang biak dengan risiko negeri kita hancur tak tersisa? Ataukah usaha itu harus dimulai dari sekarang? Dari mana, dari siapa dan oleh siapa?
Jawabannya tentu banyak sekali, karena jikalau di negeri lain orang bersemboyan: “Sedikit bicara banyak bekerja”, di negeri kita harus terbalik, yaitu: “Banyak bicara dipuja-puja, sedikit bekerja tak apa-apa”.
Indonesia kelihatannya harus menjalani masa nestapa ria berkelanjutan dahulu. Seorang budayawan, Ketua Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) H. Soeparmo mengatakan, bangsa ini harus menderita, compang-camping sampai titik nadir serendah-rendahnya, sehingga nantinya muncul generasi muda yang terpicu untuk bangkit membangun negeri. Itu kalau mereka sadar atau eling. Prof. Dr. Sardjono Jatiman (almarhum), sosiolog Universitas Indonesia, pernah berujar bahwa sepahit apa pun perjalanan bangsa, kita harus menerimanya karena ini proses untuk menjadi Indonesia sebenarnya.
Sebenarnya kita dapat manfaatkan sifat suka terbalik bangsa kita untuk menyembuhkan penyakit tersebut yaitu berupa “minum obat dengan cara terbalik”. Artinya bukan meminum obat dengan cara menggantung kepala di bawah, tapi berbalikan dari apa yang kita harus tuju. Mulai sekarang kita perlu menganjurkan untuk berkorupsi, melanggar hukum, melanggar aturan, hidup seenaknya, berselingkuh sedapat-dapatnya, menipu, dan sebagainya. Bukan sekedar anjuran, tapi sudah harus jadi doktrin nasional seperti yang kita alami di masa penataran Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) di era 60-an serta Penataran Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) di dasawarsa 80-an dahulu!
Mudah-mudahan masyarakat akan berbuat sebaliknya sehingga mereka hidup normal dengan etika-etika lurus seperti yang diajarkan kitab-kitab suci, di dalam syair-syair pujangga, serta petuah-petuah orang tua kita. Mudah-mudahan cara pengobatan yang aneh ini manjur, karena selama ini tak ada lagi apa-apa yang mujarab. Persoalannya, orang yang menganjurkan “doktrin” itu akan ditahan, dituntut dengan tuduhan menganjurkan orang lain berbuat jahat, persengkongkolan jahat, hendak makar menggulingkan negara, dan lain-lainnya. Pasal untuk itu banyak sekali.
Apakah orang yang ditahan itu perlu berdoa agar praktik hukum terjadi sebaliknya? Boleh saja, sebab di negeri ini segala sesuatunya bisa saja terjadi, sebuah fenomena lainnya yang memusingkan kepala juga.
Oleh Adji Subela
Setujukah bila bendera nasional kita dibalik hingga persis milik Polandia? Atau nama negeri kita ini diubah menjadi Aisenodni, misalnya?
Masalahnya, apa yang tidak terbalik di negeri kita ini? Negeri paradoks kita memiliki segalanya yang serba tengkurap. Korupsi jelas diharamkan oleh agama-agama, dilarang oleh undang-undang, tapi nyata-nyata dilaksanakan dengan bangga. Tak ada yang malu disebut sebagai koruptor, dan tampil penuh percaya diri.
Seorang perampok menjawab pertanyaan pers dengan enteng, bahwa perbuatan kriminalnya ia lakukan karena terdesak kebutuhan akan Lebaran. Simbol agama ia pakai semau-maunya untuk melegitimasi kejahatannya. Di masa silam – yang lama dulu – orang pasti malu berbuat hal-hal seperti itu, tapi kini terbalik.
Di masa lalu – yang belum lama benar – apa yang dikatakan pemimpin sebagai “tidak”, berarti “ya” di dalam praktik. “Harga BBM tidak naik,” kata para pemimpin. Lalu tak lama kemudian harga minyak bumi betul-betul naik. Rakyat pernah dipaksa-paksa untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, tapi dalam praktik “pelajaran” itu malah tidak dilaksanakan secara murni maupun konsekuen, mulai dari tingkat puncak hingga akar rumput. Dalam buku-buku serta sumpahnya, pejabat haruslah melayani masyarakat. Dari dulu hingga sekarang malah rakyat yang harus melayaninya.
Nasi goreng dan sate tak bisa dipisahkan dari nama Indonesia. Tapi remaja kita dari kota hingga ke desa-desa sudah akrab dengan pizza, spaghetti, fried chicken, donat. Alasannya, itu makanan global, kita hidup di era globlalisasi. Para remaja lupa, setiap gigitan mereka menggerogoti devisa kita, dan globalisasi juga bermakna penjajahan gaya baru. Bung Karno menyebutnya neo-kolonialisme.
Tempe adalah makanan khas Indonesia. Dunia mengakui makanan itu lebih baik dan sehat ketimbang junk foods yang dijual di gerai-gerai mewah. Tapi sekarang, apa pun mengenai teknologi pertempean, kita harus minta ijin Jepang sebagai pemegang patennya untuk mendayagunakannya. Terbalik lagi. Batik pun kini dimiliki orang asing yang tak punya tradisi membatik seperti kita.
Malaysia dikabarkan akan mematenkan kesenian angklung, padahal kesenian itu diperkenalkan tahun 60-an oleh seniman Jawa Barat ke negeri itu (Kompas, 9/11/06). Sedangkan kita semua, termasuk pemerintah, justru acuh tak acuh. Paling-paling berlagak mengamuk di belakangan hari nanti, tapi telat hingga menggelikan.
Negeri kita tepat terletak di garis katulistiwa. Sinar matahari berlimpah-ruah, tapi kita kesulitan energi. India mampu mempopulerkan kompor matahari, dan terbukti irit. Kompor matahari di sini tidak populer, dan kompor kertas yang dikenalkan di era 70-an juga “dicuekin”. Sebaliknya kita mengganti kompor minyak tanah pakai kompor gas, yang jauh lebih mahal. Industri kompor gas untuk sementara mendapat proyek dadakan, tapi rakyat miskin jelas takkan mampu bertahan mengantri Bantuan Langsung Tunai (BLT) sambil memasak pakai kompor mewah itu.
Mau tambah lagi? Boleh.
Di era 60-an, Thailand belajar ilmu pertanian ke negeri ini, tapi sekarang kita kebanjiran produk pertanian unggul dari negeri Gajah Putih itu, hingga ganti belajar ke sana. Di era yang sama Malaysia menimba ilmu perminyakan ke Pertamina, namun sekarang Petronas mampu menantang bekas gurunya yang harus ganti banyak mendaras ilmu dari mereka. Pada era 60-an itu juga, banyak guru Indonesia yang diimpor oleh Malaysia, kini mahasiswa kita ramai-ramai belajar ke sana, karena masih banyak guru di negeri itu, sedangkan di sini sekedar pengajar saja.
Almarhum Presiden AS John F. Kennedy punya slogan yang terkenal di seluruh dunia yaitu: “Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara”. Di negeri kita, slogan itu berubah terbalik menjadi “Jangan tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara, tapi ambillah apa yang negara punya”. Anggota DPR, DPRD, dan para birokrat dari tingkat atas hingga ke bawah pasti paham akan maksudnya.
Di era 50-an, kalau ada benda yang bertuliskan: Milik Negara, maka orang tidak mau mengganggu, malah ikut menjaganya. Logika sekarang harus terbalik. Begitu melihat atau mengetahui barang itu milik negara, mereka beramai-ramai menjadikannya “hidangan pesta”.
Di negeri-negeri lain, orang berusaha kuat-kuat untuk menyederhanakan organisasi, sedangkan kita ramai-ramai membangun lembaga ini-itu sampai ke tingkat desa dengan alasan macam-macam. Alasan pokoknya, masa reformasi harus dinikmati siapa saja dengan cara bagaimanapun pula, semua orang merasa berhak menyantap kue nasional. Semua orang gedean sudah, yang kecil tak mau jadi penonton saja.
Oleh karena masyarakat kita sudah diajari untuk berlogika serba terbalik-balik, maka orang yang berusia 50 tahun lebih tentu mengalami gegar budaya. Petuah, petatah-petitih yang mereka dengar di masa kanak-kanak, kini sungguh kebalikannya.
Warga yang berusia 30 tahun ke bawah, sudah total hidup dalam kondisi lingkungan serba terjungkir itu tadi. Oleh karenanya jika di masa gelegar reformasi dahulu ada usul untuk memotong satu generasi, maka lapisan umur mana yang harus “dipotong”? Mereka yang tua-tua tapi masih pernah tahu etika lurus, ataukah generasi yang tidak mengenalnya sama sekali tapi sudah terindoktrinasi konsep serba terjungkir seperti itu?
Minum Obat Secara Terbalik
Orang sering bertanya, lantas apa yang harus kita kerjakan agar Indonesia tetaplah sebagai bangsa dan negara yang memiliki tiga ukuran seperti yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa dahulu yaitu: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan?
Apakah kita membiarkan keadaan ini terus berkembang biak dengan risiko negeri kita hancur tak tersisa? Ataukah usaha itu harus dimulai dari sekarang? Dari mana, dari siapa dan oleh siapa?
Jawabannya tentu banyak sekali, karena jikalau di negeri lain orang bersemboyan: “Sedikit bicara banyak bekerja”, di negeri kita harus terbalik, yaitu: “Banyak bicara dipuja-puja, sedikit bekerja tak apa-apa”.
Indonesia kelihatannya harus menjalani masa nestapa ria berkelanjutan dahulu. Seorang budayawan, Ketua Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) H. Soeparmo mengatakan, bangsa ini harus menderita, compang-camping sampai titik nadir serendah-rendahnya, sehingga nantinya muncul generasi muda yang terpicu untuk bangkit membangun negeri. Itu kalau mereka sadar atau eling. Prof. Dr. Sardjono Jatiman (almarhum), sosiolog Universitas Indonesia, pernah berujar bahwa sepahit apa pun perjalanan bangsa, kita harus menerimanya karena ini proses untuk menjadi Indonesia sebenarnya.
Sebenarnya kita dapat manfaatkan sifat suka terbalik bangsa kita untuk menyembuhkan penyakit tersebut yaitu berupa “minum obat dengan cara terbalik”. Artinya bukan meminum obat dengan cara menggantung kepala di bawah, tapi berbalikan dari apa yang kita harus tuju. Mulai sekarang kita perlu menganjurkan untuk berkorupsi, melanggar hukum, melanggar aturan, hidup seenaknya, berselingkuh sedapat-dapatnya, menipu, dan sebagainya. Bukan sekedar anjuran, tapi sudah harus jadi doktrin nasional seperti yang kita alami di masa penataran Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) di era 60-an serta Penataran Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) di dasawarsa 80-an dahulu!
Mudah-mudahan masyarakat akan berbuat sebaliknya sehingga mereka hidup normal dengan etika-etika lurus seperti yang diajarkan kitab-kitab suci, di dalam syair-syair pujangga, serta petuah-petuah orang tua kita. Mudah-mudahan cara pengobatan yang aneh ini manjur, karena selama ini tak ada lagi apa-apa yang mujarab. Persoalannya, orang yang menganjurkan “doktrin” itu akan ditahan, dituntut dengan tuduhan menganjurkan orang lain berbuat jahat, persengkongkolan jahat, hendak makar menggulingkan negara, dan lain-lainnya. Pasal untuk itu banyak sekali.
Apakah orang yang ditahan itu perlu berdoa agar praktik hukum terjadi sebaliknya? Boleh saja, sebab di negeri ini segala sesuatunya bisa saja terjadi, sebuah fenomena lainnya yang memusingkan kepala juga.
Komentar
Posting Komentar