Ningrat Solo asli Betawi

            Dia bergelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), satu tingkat kebangsawanan yang tidak main-main dari Kraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Tapi jangan kaget, ketika berbicara, gayanya ceplas-ceplos, terus terang, bersuara keras, berlainan sekali dengan tipe umum orang Solo yang halus.

            Tidak mengherankan, dia memang orang Betawi asli kelahiran Cengkareng, 12 Februari 1930 (usia 83 tahun pada tahun 2013), yaitu Kanjeng Pangeran Aryo Kyai Haji Doktorandus Nukman Muhasyim, pengasuh Pusat Pendidikan Islam Modern Al Huda, Cengkareng, Jakarta Barat. Sifat bawaannya sebagai orang Betawi tentu seperti digambarkan di atas, terus terang, tanpa tedeng aling-aling dan berani “pasang badan” di depan bila kepentingan masyarakat terganggu. Jiwa jawara Betawi yang pantang mundur ada dalam dirinya yaitu berani mengambil risiko dan mengambil tanggung jawab. Bukan tipe pemimpin cengeng. Sungguh, jauh dari itu semua.

            Sebagai orang Cengkareng, ia menjadi saksi perkembangan daerah tersebut dan sekitarnya. Dia gusar melihat salah satu daerahnya menjadi “sarang narkoba”, seperti disebut-sebut dalam pemberitaan berbagai media massa. “Kalau bisa pindahkan saja mereka itu dan jangan dibiarin hidup berkelompok, tapi dipisah-pisah biar menyatu dengan masyarakat lain,” ujarnya dalam Milad (hari ulang tahun) dirinya ke 83 di Aula Pusat Pendidikannya di Cengkareng, 15 Februari 2013 lalu. Ia khawatir karena narkoba akan cepat menghancurkan kehidupan remaja dan bangsa dalam waktu singkat.

            Kyai Muhasim tak lupa menyoroti perkembangan Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan “orang asal Solo” Joko Widodo dan wakilnya Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Dalam pandangannya, pemerintah jangan ragu-ragu bertindak tegas dan penuh keberanian dalam melaksanakan konsep atau gagasannya, dengan menyampaikannya lebih dahulu kepada DPRD.

            Pimpinan Pusat Pendidikan Al Huda yang pernah duduk di kursi DPRD DKI Jakarta periode 1971-1977 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin ini menyatakan setuju dengan langkah Joko Widodo (Jokowi) jika Gubernur berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil, kelas menengah ke bawah, tanpa mengabaikan kepentingan menengah ke atas. “Orang kecil sudah lama menderita, sudah letih menjadi kelas melarat. Tiba giliran mereka bisa tertawa dan bercanda ria,” tulisnya dalam buku memoir miladnya ke 83.

Jangan berorientasi proyek dan duit

            Konsolidasi internal pemerintah harus selalu dilakukan dengan pengawasan ketat, tak boleh ada karyawan Pemprov DKI yang berleha-leha dan selalu berorientasi pada proyek dan duit. Untuk itu Pak Kyai Muhasyim mengajak warga Jakarta mendukung positif kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Gubernur sudah sepatutnya mendengar suara hati tiap warga kota yang tanpa direkayasa, suara yang tulus, ikhlas, dan apa adanya.

            Ia meminta warga DKI Jakarta untuk lebih banyak taqorub kepada Allah SWT saling mengingatkan, saling menasihati menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, hingga wilayah DKI Jakarta dijauhkan dari segala bencana, berhasil menjadi kota aman dan sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi.

            Namun bila Pemprov DKI Jakarta melupakan tugasnya, maka Kyai Muhasyim dalam pidato miladnya menyatakan sanggup memimpin warga ke rumah Gubernur biar malam-malam pun.

Banjir dan sampah di Jakarta

            Mengamati banjir di DKI Jakarta, Kyai Muhasyim tidak menafikan bahwa Provinsi Jabar punya andil besar. Maka dia menyatakan setuju pembangunan waduk di Sungai Ciliwung, guna mengurangi beban Bendung Katulampa, agar Jakarta teringankan beban kebanjirannya. Waduk itu bisa dipakai juga untuk sarana pariwisata dan pengembangan perikanan maupun pengairan pertanian, begitu jelasnya.

            Kyai Muhasim mendukung rencana pembangunan tembok besar di tepi laut agar dapat menahan rob dari laut, namun menyatakan tidak setuju dengan saluran serba guna atau deep tunnel rencana Jokowi. Selain biayanya mahal, juga kalau pengendalian secara terpadu terwujud, saluran itu tidak ada gunanya lagi.

Selain itu kontribusi masyarakat guna mengurangi banjir antara lain dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, sangat besar. Dia mengritik Pemprov DKI Jakarta yang dilihatnya belum mengolah sampah secara maksimal mengelola sampah. Kyai MUhasyim memandang perlu Pemprov membentuk “polisi sampah” guna mengawasi kebrsihan lingkungan. Mereka bisa direkrut dari berbagai ormas seperti Forkabi, FBR, PP, dan sebagainya. Itu sekaligus untuk memberi pekerjaan pada warga.

Setuju ganjil-genap

            Berbeda dengan kebanyakan pengamat, pimpinan Al Huda, Cengkareng, itu mendukung penuh ide Jokowi untuk menerapkan sistem nomer mobil ganjil-genap. Ia berpendapat cara itu akan mengurangi beban kendaraan bermotor di jalan kurang lebih 50%. Kalau ada yang “mengakali” sistem nomer ganjil-genap, dia harus diberi sanksi, dihukum. Polisi harus tegas, bila sistem itu ditunjang Perda memadai.

            “Pendek kata, siapa juga yang jadi pemimpin Jakarta, kagak peduli dari mana datangnya, asal mereka memperhatikan kepentingan warga, kudu didukung,” katanya dalam pidato miladnya.